Menurut Kantor Berita ABNA, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang populer dengan sapaan Jokowi menceritakan sejumlah prestasinya yang merupakan hasil kerja cepat di Ibu Kota sekaligus melontarkan kritik kepada pemerintah pusat soal ketahanan komoditas pangan di daerah-daerah.
Di sela acara yang dipandu pengusaha Chairul Tanjung tersebut, Jokowi mengatakan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah sangat kurang. Alhasil, roda ekonomi daerah terkesan jalan sendiri-sendiri. "Mestinya yang begini tiap bulan. Komunikasi dengan presiden, menko, gubernur, dan wali kota harus sering dilakukan," ujarnya. Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perdagangan M Luthfi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan ratusan kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2014 di Hotel Grand Sahid, Rabu (21/5).
Jokowi mengaku bekerja cepat di Jakarta. Demi mewujudkan ketahanan pangan bagi 10 juta penduduk di Ibu Kota, pihaknya telah bekerja sama dengan tiga pemerintah provinsi daerah, yakni Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.
"Saya 'main' ke Sulawesi Selatan, saya kaget, ada surplus beras 2,6 juta ton, sementara kita di Jakarta stoknya terbatas. Detik itu juga kita tanda tangan, detik itu juga kita kirim beras ke Jakarta," ujarnya.
"Dengan Lampung juga sama, buah melimpah, sayur melimpah, sementara di Jakarta semua itu impor. Ketakutan saya kalau ndaksegera dipasok, nanti diisi impor lagi," ujar Jokowi.
Seharusnya, lanjut Jokowi, kerja sama antara daerah tersebut menjadi program pemerintah pusat, bukan inisiatif kepala daerah. Kekuatan komoditas pangan satu daerah harus menjadi penopang bagi daerah lainnya dan sebaliknya.
Dia berharap pemerintah pusat lebih peka atas potensi komoditas pangan yang ada di suatu daerah, bahkan mengelolanya untuk kebutuhan rakyat, bukan bergantung pada impor.
Selain itu dalam penyampaianya Jokowi juga meminta agar pemerintah pusat membangun 'tol' laut. "Saya lihat infrastruktur laut tidak pernah diperhatikan. Menurut saya, tol laut yang menghubungkan pulau-pulau itu harus ada," ujar dia yang mengenakan kemeja batik warna coklat.
Menurut Jokowi, tol laut berarti menyediakan kapal-kapal besar yang setiap hari mendistribusikan barang-barang dari pulau besar ke pulau-pulau kecil. Hal itu, ujar Jokowi, agar pembangunan ekonomi merata. Sebab, kata dia, distribusi barang dengan menggunakan kapal laut biayanya paling murah jika dibandingkan dengan transportasi lain. Sehingga efeknya, ujar Jokowi, harga barang pun menjadi lebih murah.
"Kapal besar harus ada setiap hari. Kalau itu dilakukan saya yakin harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua juga Rp 50 ribu, tidak Rp 1 juta seperti yang kemarin saya lihat," ujar Jokowi.
Selain berbicara masalah tol laut, Jokowi juga meminta pada pemerintah pusat agar rapat koordinasi semacam ini tidak hanya dilakukan satu tahun sekali, tapi satu bulan sekali. Karena menurutnya, komunikasi yang baik harus terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi program kerja.
Rakornas TPID sendiri merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia. Pagi tadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir untuk membuka acara tersebut.
Selanjutnya Jokowi juga menerangkan tiga cara untuk mengatasi inflasi daerah. Tiga cara tersebut adalah:
Pertama, kata Jokowi, mengontrol persediaan barang. Dengan mengetahui persediaan barang, katanya, bisa dilakukan antisipasi untuk penanganan stok barang.
“Yang pertama manajemen stock-nya harus diatur. Stock-nya ada gak? Dilihat ada kekurangan gak? Itu penting sekali. Kita harus siap apabila ada kekurangan. Tapi dilihat di lapangan. Apa yang akan didistribusi,” kata Jokowi.
Kedua, Jokowi melanjutkan, pengendalian inflasi dengan cara memperhatikan laju distribusi barang. Artinya, kata dia, perlu dipastikan bagaimana barang bisa sampai ke tangan konsumen.
“Manajemen distribusi dilihat sampai enggak ke konsumen. Sampai enggak ke retail,” kata Jokowi.
Sedangkan cara ketiga, kata Jokowi, perlu dilakukan kerjasama antarpulau demi menjaga stabilitas perekonomian. Dengan begitu, bila ada satu daerah yang berlebihan bahan pokok, bisa berkoodinasi dengan daerah lain untuk kemungkinan menyalurkannya.
“Pasokan antar pulau. Ini penting sekali. Kenapa kemarin saya ambil beras dari Sulawesi Selatan di Makassar. Interkoneksi ini harus disambungkan. Kalau tiga ini bisa dilakukan. Inflasi akan turun,” katanya.
Menurut Jokowi, berdasarkan pengalamannya selama memimpin Kota Solo, Jawa Tengah, cara-cara tersebut di atas sukses untuk menekan inflasi hingga 1,53 persen. “Ya dikontrol, harus ada kontrol rutin,” kata Jokowi.
Rakornas V TPID 2014 ini diikuti gubernur dan wali kota/bupati yang mewakili 33 provinsi dan 200 kabupaten/kota. Tujuannya ialah untuk mengevaluasi pengendalian inflasi daerah. [dari berbagai sumber]
